Direncanakan, Juli 2014 ini, Kurikulum 2013 dapat diterapkan di seluruh sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tingkat menengah. Namun, hingga bulan kedua di 2014 ini, masih ada beberapa masalah terkait dengan persiapan Kurikulum 2013 ini.
Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, kendala dan permasalahan yang dihadapi diantaranya belum meratanya sekolah untuk melaksanakan Kurikulum 2013 dan belum meratanya penyebaran buku paket pegangan siswa dan guru.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Robert Iwan Loriaux yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Yatim Mustafa, saat menerima kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di Graha Kepri, Batam, Rabu (12/02).
“Dari 6.000 guru sasaran, baru 65 guru yang mendapat pelatihan menjadi guru inti (master teacher). Selain itu, belum meratanya pendistribusian buku, upaya yang dilakukan dengan menggandakan buku pegangan siswa dan guru kepada sekolah yang belum menerima,” jelas Robert.
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi X Herlini Amran menilai bahwa kondisi di lapangan belum siap menerapkan Kurikulum 2013. Masih diperlukan pelatihan dan distribusi buku yang harus disikapi secara serius.
“Sebenarnya, Kurikulum 2013 itu sudah disiapkan dan diatur oleh pemerintah. Namun, ternyata kondisi di lapangan belum siap. Masih membutuhkan pelatihan guru dan distribusi buku. Dari hasil pengamatan di lapangan, sebenarnya guru-guru belum siap untuk menjalankan Kurikulum 2013 ini. Tapi, karena ini merupakan program dari Kemendikbud yang mau tidak mau harus dijalankan, maka mereka mau tidak mau juga harus siap,” jelas Herlini.
Kondisi di lapangan yang belum siap, tambah Politisi F-PKS ini, menjadi tantangan untuk Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk dapat menyikapinya. Khawatir, karut marutnya Kurikulum ini berdampak pada proses belajar mengajar.
“Ini tantangan besar untuk pemerintah, jangan sampai penerapan Kurikulum 2013 ini terkesan dipaksakan dan menyebabkan dampak pada proses belajar mengajar. Guru adalah ujung tombak dari program-program yang ada di Pemerintah Pusat. Kalau gurunya tidak siap, bagaimana dengan muridnya,” tambah Politisi asal Dapil Kepulauan Riau ini.
Ia menyarankan, jika Kurikulum 2013 ini belum siap, sebaiknya menggunakan Kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP. Sembari menggunakan kurikulum KTSP, dapat dipersiapkan Kurikulum 2013.
“Kalau belum siap, lanjutkan program yang lama saja dulu, sambil disiapkan dulu pelatihan untuk guru-gurunya. Kalau sudah siap, baru kemudian kita laksanakan. Padahal, guru mengaku Kurikulum KTSP sudah enjoy dijalani, ini malah berubah lagi, sehingga membuat bingung guru-guru yang ada. Akibatnya, di lapangan ditemui banyak kendala,” tambahnya.
Ia berharap, Kemendikbud tidak memaksakan implementasi Kurikulum 2013. Dan dapat melihat kondisi di lapangan, sehingga tidak memaksakan pelaksanaannya.
“Kita berharap Kementerian turun ke lapangan, jangan hanya terima laporan saja. Jangan keukeuh (memaksakan) dengan pandangannya, terima masukan-masukan sampai ke daerah-daerah. Dan memperhatikan kondisi geografis di lapangan. Apalagi kepulauan yang cukup berbeda dengan daerah lain,” jelas Herlini.
Sementara itu, Anggota Komisi X Dedi Suwandi Gumelar menyatakan, sebenarnya tidak ada masalah jika Kurikulum 2013 ini dilaksanakan, namun dengan catatan semuanya sudah dipersiapkan secara matang.
“Kalau kita lihat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini terlalu ngebet (sangat berkeinginan) untuk memberlakukan Kurikulum 2013. Silahkan saja Kemendikbud memberlakukan ini, jika semuanya sudah siap, termasuk guru dan bukunya. Tapi sudah kami dengar dari pelaku pendidikan di Kepri, mereka belum siap,” jelas Dedi.
Politisi F-PDI Perjuangan ini tidak ingin guru-guru menjadi disalahkan karena akibat kurangnya persiapa n dan pelatihan. Perlu persiapan secara menyeluruh agar guru siap melaksanakan Kurikulum 2013.
“Saya tidak ingin guru menjadi kambing hitam. Guru disalahkan karena dikira tidak bagus, akhirnya murid menjadi korban. Untuk itu, siapkan waktu 1-2 tahun untuk mempersiapkan guru secara menyeluruh. Karena dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), dari ribuan guru yang disertifikasi, ternyata yang layak secara substansi hanya 30%, lalu bagaimana nanti dengan kurikulum baru,” khawatir Politisi yang akrab dipanggil Miing ini.
Terkait dengan sikap Kemendikbud, Politisi asal Dapil Banten ini mengaku agak kecewa. Pasalnya, masukan dari hasil pengamatan Komisi X di lapangan seringkali tidak digubris.
“Selama ini, saya selalu mengkritik Kemendikbud soal Kurikulum 2013, namun tidak pernah digubris. Sudah saya sampaikan semua, namun Pemerintah tetap jalan. Hasil kroscek ke daerah ini, saya yakin tidak akan ada perubahan (di Kemendikbud). Saya yakin mereka tidak akan berubah, walaupun penemuan di lapangan kondisinya cukup memprihatinkan,” tutup Dedi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar